Mulai tanggal 14 Februari 2024, akan ada pajak turis baru untuk semua kedatangan di Indonesia, untuk tujuan pariwisata, dan itu berarti membayar Rp150.000 ($10 USD- tergantung nilai tukar) untuk setiap orang yang memasuki negara tersebut.
Biaya tersebut, yang dikenal sebagai Pajak Wisatawan Bali (Bali Tourist Tax), disarankan untuk dilunasi sebelum kedatangan untuk memberikan waktu bagi voucher untuk dikirim melalui email, meskipun dapat juga dibayar tunai di bandara.
Pajak ini hanya berlaku di provinsi Bali, yang berarti pengunjung harus membayar kembali jumlah tersebut setiap kali mereka keluar dari provinsi tersebut dan ingin kembali masuk. Pajak ini juga akan berlaku selain biaya visa pada saat kedatangan yang sudah ada, yaitu sekitar $50 USD .
Pembayaran mudah melalui Website/Aplikasi
Untuk keperluan pembayaran, pemerintah telah menyiapkan Website Love Bali . Anda harus membayar pajak turis dan segera Anda akan menemukan dan mengunduh aplikasi di Apple store dan Google Play store
Anda dapat membayar melalui transfer bank, Qris, atau virtual account di web toko dan jika Anda benar-benar tidak mampu membayar secara online, Anda dapat membayar di Pelabuhan Benoa Bali atau di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai
Namun, karena pemerintah mendesak pengunjung untuk membayar di muka, kami akan membuka situs web dan membayar di muka, jika memungkinkan, jika tidak, wisatawan asing yang memasuki Bali kemungkinan besar akan mengalami antrian besar di bandara.
Pengecualian Pajak
Namun, beberapa kelompok pengunjung dibebaskan dari pembayaran retribusi.
Diantaranya adalah pemegang visa untuk tujuan diplomatik dan dinas, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), penyatuan keluarga, golden visa , awak alat angkut yang bekerja di kapal, dan beberapa visa non-turis lainnya.
Pajak ini diberlakukan di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk membantu pemulihan lingkungan di pulau tersebut setelah masuknya wisatawan sejak pandemi ini mendatangkan malapetaka pada sistem ekologi Bali yang rapuh.
Pihak berwenang juga bertekad untuk mengubah persepsi Bali sebagai tujuan liburan “murah”, yang menurut mereka sering mendatangkan “ wisatawan murah yang cenderung menimbulkan banyak masalah”.
